EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Bupati Anambas, Abdul Haris Saat Penyampaian Ranperda.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar 3 (tiga) agenda Rapat Paripurna sekaligus. Acara yang digelar diruang rapat kantor paripurna DPRD KKA, Senin (29/7/29) yang dipimpin oleh Imran, Ketua DPRD KKA.

Agenda yang diparipurnakan pada kesempatan tersebut masing-masing adalah Pengambilan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KKA, Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) KKA Tahun Anggaran 2018 beserta Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah kepada fraksi, dan Pendapat Kepala daerah mengenai Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perusahaan beserta Tanggapan/Jawaban Fraksi DPRD atas pendapat Kepala daerah.

Pada kesempatan itu, Abdul Haris, Bupati Kepulauan Anambas memberikan pendapatnya mengenai Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perusahaan.

Dimana, dikatannya bahwa Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan merupakan alternatif solusi permasalahan fisikal suatu daerah.

“Ranperda ini menjadi salah satu potensi yang dapat disinergikan sebagai alternatif solusi permasalahan kabupaten Kepulauan Anambas," papar Haris.

Sambung Haris, mengungkapkan perlunya sinergitas program TJSL, karena sangat potensial dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas apabila didukung oleh peran sektor industri dan energi dari perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas.

“Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui sinergitas program TJSL sangat potensial untuk dikembangkan," Ungkapnya.

Ia menjelaskan, TJSL secara aturan sudah diatur dalam peraturan seperti UU nomor 25 tahun 2007 pasal 15 tentang penanaman modal, UU nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang dana untuk melaksanakan program TJSL.

Ia berharap, dalam perumusan ranperda ini harus memperhatikan beberapa hal seperti subtansi dan redaksi materi-materi agar terhindar dari polemik dan penolakan dari perusahaan yang berdampak pada nilai investasi.

“Ada hal yang harus kita perhatikan dalam perumusan materi ranperda ini seperti subtansi dan redaksi," harapannya.

Masih kata Haris, pemerintah Daerah menyambut baik Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perusahaan agar dapat dilanjutkan ke tingkat pembahasan.

“Berkaitan dengan hal tersebut kami sepakat agar Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat pembahasan selanjutnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah tokoh masyarakat.



Arthur

Suasana Lampu Listrik Padam.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Kesal terhadap pelayanan Bright PLN Batam, warga konsumen Batam pengguna listrik melemparkan kekesalanya di media sosial faecbook. Dan bukan hanya di media sosial, pengusaha dan pedagang pun juga kesal terhadap Bright PLN Batam, dimana listrik hampir sering padam.

"Listrik setiap hari padam, baik malam, maupun siang. Sehingga kami terganggu berusaha. Apalagi kami ini usaha jual makanan," ujar narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (31/7-2019) malam tadi.

Selain sering padamnya listrik, pengusaha dagangan makanan ini juga menyesalkan. "Alat-alat masak kami udah lumayan ada yang rusak, akibat hidup mati nya listrik," tuturnya.

Lebih anehnya, lanjutnya, ketika pembayaran tarif listrik telat. Pihak Bright PLN Batam tidak pernah memberi kesempatan kepada konsumen, bahkan langsung mensegel meteran listrik. Dan padamnya listrik hampir tiap hari dalam beberapa bulan ini, apa solusi yang diberikan oleh pihak PLN Batam. "Tidak ada kan," ujarnya.

Akibat kekesalan warga konsumen Bright PLN Batam, terkait seringnya padam listrik. Direktur Utama Bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura, ketika dikonfirmasi awak media ini. Dirinya mengatakan, mohon maaf atas ketidak nyamanan ini.

"Kami sama sekali tidak dengan sengaja memadamkan listrik, melainkan gangguan pembangkit yang berturut-turut. Ini diluar kekuasaan kami," ujarnya Dadan.


Alfred

Kunjungan Kerja BPKN RI ke DPRD Kota Batam, terkait Aduan Konsumen.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) Pusat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Batam terkait pengaduan konsumen, Kamis (1/8-2019). Kunjungan kerja BPKN RI tersebut dihadiri puluhan warga Kecamatan Sagulung Baru (Saguba).

Anggota DPRD Kota Batam, Jefri Simajuntak mengatakan, supaya warga masyarakat yang hadir saat ini dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapinya. "Sampaikanlah keluhan permasalahan yang warga hadapi dan sudah pernah disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan permasalahan yang warga hadapi dapat terselesaikan. Semuanya buat surat pernyataan dan laporan. Dan DPRD Kota Batam juga meminta, supaya kantor Cabang BPKN di Batam. Supaya tidak ada lagi korban di Batam ini," ujarnya.

Kemudian, lanjut Bambang Soemantri (Komisoner BPKN RI) mengatakan, BPKN RI ini dibentuk oleh Negara dan berada dibawah Presiden. Kerjaanya ditugasi "nyentil-nyentil Mentrik, kalau kementrian dan Lembaga tidak memeprdulikan kepentingan konsumen".

"BPKN RI memberikan rekomendasi kepada menteri, supaya konsumen jangan tertipu, dan diperdaya. Pelaku usaha tidak boleh melakukan usaha yang merugikan konsumen. Bapak-bapak ini saya lihat sebagai korban semua. Makanya kami jemput bola," ujarnya dihadapan puluhan warga yang di tipu.

"Rekomendasi kita akan ditembuskan kepada Presiden dan Komisi 6, mudah-mudahan berhasil, saya tidak menjanjikan. Karena pejabat sekarang ini banyak yang masuk angin. Makanya kami minta formulir di isi untuk bukti-bukti kami," tuturnya kembali.

Perwakilan warga Kavling Nato, Bernad Harianja mengatakan, bahwa telah melakukan pembelian kavling dari salah seorang pihak pada tahun 2015, berdasarkan surat dari Badan Pengelolahan (BP Batam) dengan Nomor: B/6038/A4.2/11/2015 yang dikeluarkan oleh Baskoro Ananto Hadi, terkait persetujuan pematangan lahan.

Dengan berdasarkan surat ini, pihak pengembang menjual lahan kepada kami warga, dengan jumlah lahan 49 kavling dengan harga bervariasi. "Pihak pengembang menawarkan kavling kepada kami di bulan Juni tahun 2015 dengan memberikan surat perjanjian penempatan Kavling Siap Bangun (KSB), dan ini ditandatangani oleh sipembeli dan konon katanya akan ditandatangani oleh pimpinan BP Batam," kata Bernad Harianja.

Dan sampai hari ini, lanjutnya, warga tidak pernah mendapatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak BP Batam. Kemudian, hal ini juga udah pernah warga melaporkan ke Polisi, dimana warga konsumen udah merasa tertipu, karena sampai saat ini kavling yang sudah warga bayar tidak kunjung ada. Padahal pihak pengembang, Anwar Sahid Pane sudah menerima uang dari warga. Dan uang tersebut diserahkan warga ke Harianja, stafnya Anwar Sahid Pane.

"Permasalahan ini kami alami sudah lebih selama 4 tahun.  Kiranya masalah kami ini dapat diselesaikan, karena kami sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak. Uang udah saya serahkan ke pihak pengembang sebesar Rp 140 juta, dan sekarang ini pupus sudah harapan kami, hingga sampai sekarang ini tidak ada titik terang yang kami dapat dari pihak pengembang. Kemudian bulan April tahun 2019 kami kembali mendatangi BP Batam," ungkapnya.

Ditambahkan warga pindahan dari Nato. Menurut perwakilan warga, bahwa mereka digusur dan dipindahkan ke kavling Seraya. Namun kavling itu belum di matangkan, bahkan warga yang dipindahkan, dimintai uang untuk biaya pematangan dan penimbunan.

"Kami warga udah melakukan pembayaran. Satu kavling kami bayar Rp 16 juta, udah disitu uang timbunya. Warga yang dipindahkan saat itu ada sekitar 49 Kepala Keluarga (KK), ujarnya.

Terkait permasalahan ini, wakil ketua BPKN RI, Rolas Sitinjak mengatakan, permasalahan warga yang ada di Batam ini, pihaknya akan menindaklanjuti. Karena itu, data-data warga (Konsumen) dikumpulkan untuk dipelajari akar permasalahanya.

"Jika benar ada tindak penipuan, maka BPKN RI akan melindungi konsumen," ujarnya.


Alfred