Ketua DPRD Minta Dukungan Dana Pusat untuk Bangun Infrastruktur Natuna
NATUNA I EXPOSSIDIK.COM - Terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas antara pemerintah pusat dan Natuna yang terus berkurang membuat Ketua DPRD Natuna kecewa. Hal itu diungkapkan Yusripadi pada expossidik.com di ruang kerjanya (17/6)
Menurut Yusripandi, pada tahun 2016 pemerintah pusat memberikan DBH migas pada Pemkab Natuna hanya sebesar Rp11 miliar, sementara pada tahun 2015 DBH migas sebesar Rp141 miliar.
Padahal, daerah Natuna yang merupakan pulau terluar dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) yang membutuhkan suntikan dana besar agar tidak ketinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.
"Kalo kayak gini, dimana perhatian pemerintah pusat untuk Natuna selaku penghasil migas dan pulau terluar Indonesia yang belum banyak tersentuh pembangunan," terangnya.
Seharusnya, papar Yusripandi, Jakarta memberikan alokasi DBH pada tahun 2016 ini, sama seperti tahun lalu guna membenahi infrastruktur yang belum terbangun, bukan malah meminimal DBH migas.
"Kalau hanya Rp11 miliar yang di dapat Natuna dari DBH migas, di pastikan roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan bisa berjalan. Jadi kapan kami bisa maju," tegasnya.
Memang, terangnya, harga minyak dunia saat ini sedang turun dan biaya Cost Covery yg dikeluarkan negara terlalu tinggi untuk biaya kerusakan salah satu alat pengeboran minyak. Tapi, bukan berarti sharing dananyapun di tekan hingga ketitik terendah hanya Rp11 miliar saja, jelasnya.
"Natuna ini kan pulau terluar dan perlu sentuhan khusus dengan alokasi dana yang besar guna membangun infrastuktur daerah. Apalagi saat ini, Natuna jadi incaran Cina yang disrbut sebagai negeri tirai bambu," jelasnya.
Intinya, tambah Yusripandi, jikalau pemerintah pusat tidak mempush dana khusus dari sekarang, maka pembangunan di Natuna di pastikan tidak akan berjalan. Ditambah lagi, ada kebijakan baru dari KKP atas larangan ekspor ikan hidup ke Hongkong akan membuat penderitaan baru warga pulau terluar. (her/sidik)