EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Laporan Reses Anggota DPRD Kota Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Anggota DPRD Batam menyampaikan hasil laporan reses masa Persidangan I Tahun Sidang 2018 di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre - Batam. Kamis, (06/12/2018).

Dalam rapat Paripurna Ke-19 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH,MH dan dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Perwakilan BP Batam, Polda Kepri, Lanal Batam, Kodim 0316, Camat dan Lurah seKota Batam, serta Instansi terkait lainnya.

Dalam laporan hasil reses DPRD Kota Batam, dari Fraksi Golkar, Demokrat dan Hanura.

"Sistem zonasi penerimaan siswa perlu kajian dan pemerataan, Penambahan personil Guru serta angkutan Sekolah baik itu di darat maupun laut. Pembangunan dan Peningkatan layanan Posyandu serta Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat," Joko Mulyono dari Fraksi Golkar.

"Sistem perekrutan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal perlu diperioritaskan, Pendataan ulang masyarakat miskin dimana bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, Penertiban Warnet dan Game pada jam-jam Sekolah," ujar Mesrawati dari Fraksi Demokrat.

"Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pendataan,Pendistribusian raskin serta dana tunai rumah tidak layak huni, Penerimaan Siswa serta Penambahan pendidikan muatan lokal, Pembangunan pelabuhan rakyat, taman bermain yang mana menjadi kebutuhan masyarakat kota Batam," kata Bustamin dari Fraksi Hanura.

Dari pantuan pewarta dalam rapat Paripurna ini, Fraksi PAN tidak dapat hadir dan Fraksi Nasdem tidak bisa memaparkan hasil resesnya pada rapat, dan selanjutnya dalam bentuk lampiran hasil reses tersebut diserahkan kepada pimpinan rapat.

Selanjutnya hasil reses akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam untuk  dapat ditindak lanjuti sebagai bahan masukan dalam penyusunan program atau kegiatan pembangunan kota Batam kedepannya.


Red

Rapat Paripurna Penyampaian Aspirasi saat Reses

EXPOSSIDIK.com, Batam: Rapat paripurna ke 19 Masa Sidang I Tahun 2018, Fraksi-fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan aspirasinya saat reses, Kamis (6/12-2018). Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Kota Batam mengatakan, bahwa ada program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) belum banyak dirasakan masyarakat.

"Adanya pembangunan Infranstruktur dipenghujung akhir atau akhir waktu," ujar fraksi PDIP, Sugito.

Sementara dari fraksi PKS,  Rohaizat mengatakan, masyarakat mengeluhkan  pembangunan infranstuktur dibeberapa titik. "Pembangunanya, kualitasnya dibawah standar. Sehingga terkesan seperti proyek asal-asalan," ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, supaya jangan terjadi lagi ditahun berikutnya. Pembangunan dapat dikerjakan sesuai standar dan berkuwalitas.

Aspirasi lain juga disampaikan oleh setiap fraksi-fraksi, dimana masyarakat menuntut pemerintah kota Batam aktif menstabilkan harga sembako, khususnya jelang perayaan hari besar.

"Pemko Batam perlu melakukan pengawasan dan monitoring harga dan persedian barang. Termasuk akses pelayanan kesehatan masih menjadi hal dikeluhkan warga," pungkasnya.

Kemudian, faksi Gerindra, Harmidi Umar Husein menyoroti pembangunan baru maupun perbaikan jalan rusak pada segala jenis jalan di seluruh wilayah Batam yang terelisasi. Selain pembangunan jalan, dia juga mempertanyakan janji Walikota Batam, terkait penggusuran PK5 di Bundran Trovikana, Bengkong Sadai.

"Penggusuran PK5 yang didirikan Forum RT/RW dibundaran Trovikana, hingga sampai saat ini belum direlokasi oleh Walikota Batam. Padahal dulu masyarakat warga Bengkong Sadai adalah pendukung wali kota Batam juga," kata Harmidi.


Red

Kunjungan Bupati Bintan ke Puskesmas Kabupaten Bintan

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Program berobat gratis di Puskesmas dengan menunjukan identitas kependudukan atau KTP bagi masyarakat Kabupaten Bintan pada tahun 2017 yang lalu, telah mencatat sekitar 51.264 masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya di seluruh Puskesmas Kabupaten Bintan.

Sedangkan untuk tahun 2018, Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, setidaknya hingga bulan November sudah menyentuh 48.683 masyarakat yang ikut merasakan program berobat gratis tersebut.

"Hingga bulan November 2018, sebanyak 48.683 masyarakat yang merasakan program berobat gratis menggunakan KTP Bintan ( Identitas Kependudukan ) di 15 Puskesmas yang ada di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan," ujar Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr. Royhan saat dihubungi, Rabu (5/12) pagi.

Diketahui juga bahwa sampai bulan November 2018, total angka kunjungan masyarakat yang berobat di 15 puskesmas yang ada di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan menyentuh angka 181,738 kunjungan. Dengan rincian, pasien berobat menggunakan Kartu BPJS sebanyak 108.088 pasien, menggunakan program Berobat Gratis (KTP Bintan)  sebanyak 48.683 pasien serta  menggunakan jalur Umum sebanyak  24.967 pasien.

"Dari total 181,738 angka kunjungan Pasien di 15 Puskesmas yang ada di 10 Kecamatan tersebut, 48.683 angka kunjungan pasien menggunakan program berobat gratis menggunakan KTP Bintan," jelas dr. Royhan.

Sementara itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menyatakan bahwa dirinya merasa senang karena Program Berobat Gratis di Puskesmas menyasar kepada masyarakat Kabupaten Bintan yang kurang mampu dan atau belum tercover kartu BPJS.

"Hal ini juga bertujuan meringankan beban masyarakat di bidang kesehatan. Program berobat gratis di Puskesmas ini juga merupakan salah satu program unggulan Pemkab Bintan, dimana masyarakat bisa berobat tanpa harus merogoh kocek sedikitpun," tuturnya.

Pasien yang berobat menggunakan program ini juga memiliki keunggulan bila berobat dari puskesmas kemudian harus dirujuk ke RSUD, maka pemerintah daerah juga akan memfasilitasi untuk pengurusan Kartu BPJS hingga mendapatkan perawatan gratis rawat inap di kelas tiga.

"Antusiasme masyarakat terhadap program berobat gratis di Puskesmas sangat tinggi. Melihat dari data angka kunjungan 2 tahun terakhir, masyarakat berobat dengan hanya menggunakan KTP Bintan di Puskesmas juga tinggi. Pemerintah Daerah mencoba membuat program yang dapat menyentuh, bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Saran dan masukan dari masyarakat juga kita harapkan, untuk penyempurnaan setiap program pemerintah " tutupnya. (*)