EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak Menerima Hasil Pembahsan Nota Keuangan dan Ranperda tahun 2019 dari Fraksi-fraksi

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang:  DPRD Provinsi Kepulauan Riau menlaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat akhir frakasi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA. 2019, di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Kamis (29/11/2018) Siang.

Dalam Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kepri ini masing-masing memberikan pendapat dan harapan untuk penggunaan anggaran tahun 2019, agar sesuai yang diharapkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

1). Fraksi PDI-P (Saproni)
- Program pembangunan yang dilakukan di dinas-dinas harus sesuai dengann tupoksi dan balitbang,
- Pelaksanaan masalah pembangunan tribun sepakbola, harusnya diberikan pada dinas terkait, sesuai dengan tupoksinya masing-masing,
- Saat ini anggaran belum maksimal, sehingga belum dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, seperti bidang kesehatan dan pendidikan,
- Fraksi PDI-P memohon kepada pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas di dalam penganggaran,
- Menegaskan kembali agar Pemerintah Daerah lebih dini mengantisipasi pengelolaan anggaran pada tahun 2019.

2). Fraksi Golkar (Raja Bakhtiar)
- Bahwa pendapat akhir Fraksi Golkar dengan ini menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 2019.

3). Fraksi Demokrat Plus (Joko Nugroho)
- Fraksi Demokrat Plus berpendapat agar program-program fisik yang diprogramkan di OPD  agar dipindahkan di Perkim,
- Khusus program Multiyears fraksi demokrat plus tetap meminta perhatian khusus terhadap pemerintah harus bersungguh-sungguh mengawasinya,
- Terkait Labuh Jangkar yang sudah disepakati sebesar 60 Milyar pada tahun 2019, fraksi demokrat plus meminta agar pemprov kepri segera menerbitkan Pergub sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar tersebut,
- Pemerintah harus berhati-hati terhadap program berhubung waktu yang bersamaan dengan pemilu 2019, jangan sampai ada asas manfaat kepentingan partai tertentu,

- Penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat, terukur dan rasional, jangan sampai adanya pemaksaan pendapatan/ penerimaan,

- Pengelolaan keuangan di sekwan sudah saatnya dilakukan dengan profesional,
- Gubernur Kepri perlu mempertimbangkan pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah agar kinerja eksekutif dan legislatif berjalan seimbang untuk terwujudnya cek and balances sistem dalam pengelolaan keuangan daerah,
- Fraksi demokrat plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda 2019.

4). Fraksi Hanura Plus (Sukhri Farial)
- Pemprov Kepri diharapkan untuk kembali menggali segala potensi-potensi yang akan berkontribusi demi peningkatan pendapatan asli daerah,
- Dukungan penganggaran tambahan dan penghasilan untuk guru-guru honorer,
- Fraksi Hanura Plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda.

5). Fraksi PKS-PPP (Irwansyah)
- PAD masih bergantung pada dana-dana perimbangan,
- Kami melihat APBD 2019 dibayang-bayangi dengan kemungkinan terjadinya defisit, dan pada saat pembahasan ada OPD yang menyatakan adanya hutang yang harus dibayar,
- Agar jaminan kesejahteraan pada guru non ASN agar diperhatikan,
- Proyek gurindam 12 harus berhati-hati dalam pengerjaannya dan mensosialisasikan.

6). Fraksi Kebangkitan Nasional (Sirajudin Nur)
- Kami dari Fraksi FKN dengan ini menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 2019.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, serta hadir Sekda Kepri Arif Fadillah sebagai perwakilan dari Pemprov Kepri.


(Humas)

Terdakwa Erlina, Mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana Berdoa saat Mendengarkan Amar Putusanya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Mejelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Mangapul Manalu, dalam amar putusanya mengatakan, terdakwa Erlina tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pasal 49 ayat (1) Undan-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dimana terdakwa mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana, Erlina dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun, denda 10 milliar, subsuder 6 bulan kurungan penjara bila tidak dibayar.

Melainkan, menurut hakim Mangapul Manalu, terdakwa terbukti secarah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana yang dimaksud, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun," kata Hakim Mangapul Manalu saat membacakan amar putusan terdakwa, Selasa (27/11-2018).

Selain itu, lanjut Hakim Mangapul Manalu, fakta yuridis persidangan yang disampaikan dalam pembelaan (pledoi) terdakwa, melalui Penasehat Hukum (PH) nya, tidak berdasarkan hukum, sehingga pledoi terdakwa ditolak seluruhnya.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa Erlina yang didampingi PH nya, Manuel P Tampubolon menyatakan banding. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak mengatakan pikir-pikir.

"Saya banding yang mulia," ujar terdakwa Erlina dihadapan Majelis Hakim Mangapul Manalu didampingi Hakim anggota Jasael dan Rozza.

Menanggapi putusan tersebut, Manuel P Tampubolon mengatakan, putusan hakim dengan menggunakan surat dakwaan alternatif kedua bertentangan dengan surat dakwaan pertama yang digunakan JPU menuntut terdakwa.

Dimana analisa yuridis JPU berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, disusun secara alternatif yang membuktikan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan pertama pasal 49 ayat (1) Undan-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Lanjut Manuel P Tampubolon, berdasarkan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dakwaan Alternatif, dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Kemudian, dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

"Arti dakwaan alternatif makna pengertian dan definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online dan sumber lainnya. Dakwaan alternatif berarti dakwaan lebih dari satu, jika dakwaan yang pertama tidak terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan," ujar Manuel P Tampubolon.


Alfred