EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Surat Pengantar Kedua Perpanjangan Penahanan Terdakwa Erlina

EXPOSSIDIK.com, Batam: Erlina, mantan Direktur BPR Agra Dhana, kasus perkera penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh pihak BPR Agra Dhana, Bambang Herianto (Direktur Marketing) dengan kerugian bunga Rp 4 juta, harusnya "bebas demi hukum", pada Rabu, 14 November 2018, sesuai surat perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang diajukan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.

Kalapas Perempuan Klas II B Kota Batam, menyatakan, terdakwa Erlina bebas demi hukum, sesuai dengan surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Kemudian pihak Lapas perempuan mengantarkan terdakwa ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, namun hal itu pun pupus. Dimana Hakim PN Batam, Mangapul Manalu tetap menahan terdakwa dan mengembalikan terdakwa Erlina ke Lapas perempuan.

Walaupun begitu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Manuel P Tampubolon, menyampaikan apresiasi kepada Kalapas Perempuan Klas II B, Kota Batam. Menurutnya, status tahanan terdakwa Erlina menjadi tahanan baru di Lapas Perempuan, sejak kemarin, setelah Majelis Hakim PN Batam mengembalikan terdakwa ke Lapas.

"Saya apresiasi status penetapan Kalapas Perempuan, karena terdakwa dinyatakan bebas demi hukum. Sekarang, klien saya ditempatkan di Karantina Lapas Perempuan Klas II B Kota Batam," ujar Manuel P Tampubolon di Hotel Sekitaran Batam Center, Jumat (16/11-2018).

Alasanya menyampaikan apresiasi, lanjut Manuel, Kalapas Perempuan tetap mempertahankan suratnya, surat bebas demi hukum, dan itu digunakan hingga sampai sekarang. "Surat perpanjangan penahanan terdakwa dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang diajukan Pengadilan Negeri (PN) Batam, sudah 121 hari. Berdasarkan itulah Kalapas menyatakan terdakwa Erlina bebas demi hukum," ujar Manuel.

Selain itu, sambung Hendry, tadi ketika ia membesuk istrinya (Terdakwa Erlina), sesuai prosedur, menjenguk tahanan di Lapas, harus di fhoto, menyerahkan KTP, barang bawaan di cek, setwlah itu, petugas Lapas memanggil nama tahanan yang dibesuk.

Petugas Lapas tadi memanggil tahanan terdakwa Erlina, namun Erlina tak kunjung tiba. Kemudian ia dikasih tau petugas Lapas, bahwa tahanan terdakwa Erlina tidak bisa di besuk. Namun ketika ia tanya petugas Lapas, petugas lapas menjawab, bahwa Erlina sekarang ini menjadi tahanan baru, dan sekarang ditahan dikarantina Lapas Perempuan klas II B Batam.

"Petugas bilang tidak bisa besuk Erlina selama satu minggu, karena tahanan Erlina sekarang menjadi tahanan baru. Dan itu ditetapkan dari hari kamis malam (15/11-2018). Kalau keluarga nanti membesuk Erlina, minggu depan aja baru bisa," ujar  Hendry menirukan ucapan petugas Lapas.

Terkait surat pengantar yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 November 2018 dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Panitera Muda Perdata, I.A.N. Ratnayani, PH terdakwa Erlina mempertanyakan surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa Erlina.

"Sampai sejauh mana surat pengantar penetapan perpanjangan tahanan terdakwa Erlina. Sementara surat perbaikan penetapan pertama dan kedua yang kami terima ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan penetapan yang diperbaiki tertanggal 12 Oktober 2018 dan tertanggal 13 November 2018 kami tarik kembali dan tidak berlaku lagi," tanya Manuel P Tampubolon.

"Itulah yang menjadi persoalan, sampai sejauh mana Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Pekanbaru, bisa menyatakan dan mencabut surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa Erlina pertama yang dikeluarkan oleh ketua PT Pekanbaru," tegas Manuel mempertanyakanya.


Alfred

Sidang Pembacaan Dakwaan Terdakwa Rusna

EXPOSSIDIK.com, Batam: Rusna alias J Direktur PT. Tugas Mulia kasus perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jalani sidang beragendakan pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (13/11-2018).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Samuel Pangaribuan mengatakan, terdakwa ikut serta menyuruh melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak yakni saksi Mardyana Sonlay (16).

Bahwa bermula sekitar bulan Februari 2016 terdakwa Rusna alias J Rusna sebagai Direktur PT. Tugas Mulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga Non Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riau meminta kepada saksi Paulus Baun alias Amros alias Sadrak Banoet untuk dicarikan orang mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk bekerja di PT. Tugas Mulia.

San pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Paulus, "apabila ada keluarga atau orang dari kampung yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga nanti kasih tau ke saya nanti kamu akan mendapatkan komisi”.

Sekitar bulan itu juga pada saat saksi Paulus Baun pulang ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ia menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Mardyana Sonlay (Korban) ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam. Selanjutnya sekitar 2 hari kemudian terdakwa membelikan tiket pesawat atas nama korban dan Paulus untuk berangkat pada tanggal 27 Februari 2016 ke Batam.

Sesampai di Batam, korban dan Paulus Baun langsung dijemput oleh Karyawan PT. Tugas Mulia yang bernama Nelson untuk dibawa ke PT. Tugas Mulia yang beralamat di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam. Selanjutnya korban (Mardyana Sonlay) yang pada tanggal saat itu berumur 14 tahun oleh terdakwa selaku Direktur PT. Tugas Mulia dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Yuliana Fitri Wijaya dengan gaji Rp.1.800.000, setiap bulannya, dengan pemotongan Rp.150.000, untuk kesehatan dan Rp.150.000, untuk Administrasi PT. Tugas Mulia dan pada tahun kedua saksi korban akan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000, dan untuk 4 bulan pertama saksi korban tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi korban yang telah dikeluarkan oleh PT. Tugas Mulia dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.

Selama saksi korban bekerja di rumah sdri. Yuliana Fitri Wijaya saksi korban pada mulanya merasa sangat keletihan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering keletihan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya.

"Yuliana Fitri Wijaya (Majikan) membayar gaji korban setiap bulannya dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 061-241-0001 atas nama Rusna. Sejak korban bekerja tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 1 Januari 2018, telah mendapat gaji upah Rp.21.194.000, dan sampai sekarang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada korban," kata Samuel membacakan dakwaanya.

Sehingga perbuatan terdakwa didakwa, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 88  Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan JPU tersebut pun dibantah oleh terdakwa Rusna. Katanya, ia tidak pernah mempekerjakan orang dibawah umur. "Tidak pernah saya pekerjakan anak dibawah umur untuk menjadi pembantu rumah tangga," kata Rusna yang didampingi PH nya Paringunan Simarmata dan Eddward Simatupang.

Kemudian Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan, bahwa tidak mengajukan eksepsi. "Tidak mengajukan eksepsi yang mulia. Langsung aja ke pemeriksaan pokok perkara," kata Edward Simatupang kepada Majelis Hakim Marta didampingi Hakim anggota Renni Pitua dan Egi Novita.


Alfred