EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Dinkes PPKB Anambas, Ajukan Penambahan Dokter Spesialis

Expossidik.com Rabu, Juni 07, 2017 Anambas

Kadinkes PPKB Anambas, Herianto

EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Kepulauan Anambas, Herianto menyebut untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di Anambas, ia telah mengajukan permohonan pemintaan dokter. "Ada enam orang dokter spesialis yang kita minta," kata Herianto di Anambas, Rabu, 7 Juni 2017.

Menurut Herianto, dokter spesialis tersebut rencananya akan ditempatkan pada rumah sakit di kecamatan.

Keenam dokter tersebut terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, kandungan, anastesi, anak, suaraf, dan dokter bedah. "Untuk mengatasi kekurangan tanaga medis," katanya.

Herianto mengungkapkan, rencana untuk mendatangkan dokter spesialis tersebut sudah masuk dalam rencana kegiatan di Dinkes PPKB.

Dasar pertimbangannya adakah, terang Herianto, untuk mendatangkan dokter tersebut memerlukan anggaran untuk fasilitas, tempat tinggal dan juga honornya.

Karena itu, Herianto berharap, program yang di ajukan Dinkes PPKB Abambas tersebut dapat terealisasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat jadi lebih baik.

"Yang jelas kita sudah usahakan kegiatan ini masuk dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Anambas," katanya.

FITRA

Diduga KKN, Rekanan Komplain, Ketua Pokja Akan Agendakan Rapat

Expossidik.com Rabu, Juni 07, 2017 Anambas , Headline

Ketua Pokja, Hendri

EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Jasa Kontruksi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Anambas, Hendri mengatakan apa yang dilakukan Pokja dalam melakukan proses lelang sudah sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). "Semua sudah sesuai dan tidak ada yang dilanggar," kata Hendri di kantornya, Rabu, 7 Juli 2017.

Menurut Hendri, dalam proses lelang sudah sesuai dan tidak ada yang kita langgar. Jikapun ada permasalahan seperti yang dikatakan rekanan, seputar tidak diuploadnya dokumen harga penawaran salah satu rekanan bukanlah sebuah pelanggaran.

Hendri mengatakan, jika memang tidak diuploadnya dokumen harga penawaran dari salah satu peserta lelang menuai masalah, maka ia akan merapatkannya kembali bersama anggota Pokja. "Saya tidak bisa memutuskan sendiri," katanya.

DinkesPPKB rencananya akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Rumah sakit Bergerak Jemaja (1 Unit) yang belokasi di Kecamatan Jemaja KKA.

Kegiatan tersebut masuk pada informasi lelang di LPSE Anambas dengan kode Lelang 2005365 dan nilai pagu sebesar Rp 532.265.000 melalui pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anambas tahun 2017.

Terdapat persoalan ketika prosesnya terkesan tidak transparan dan merugikan pihak rekanan. Hal tersebut dikatakan sejumlah rekanan kepada wartawan.

Direktur Utama CV Gunung Datuk, Kasni mengatakan apa yang dilakukan Pokja tidak mencerminkan transparansi proses lelang dan terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. "Mengapa penawaran kami tidak diupload."

"Saya kecewa apa yang telah diperbuat Pokja terhadap para rekanan. Secara khusus terhadap kawan-kawan kontraktor yang ikut dalam proses lelang ini," ujarnya

Menurut Kadin, bisa diduga ada praktek KKN, karena tidak adanya pengumuman harga nilai penawaran. "Tiba-tiba Pokja seenak nya saja mempublikasikan calon pemenang untuk di undang dalam pembuktian kualifikasi," katanya.

Anehnya lagi, tambah Kadin, hanya ada satu calon pemenang dan kita sendiri tidak mengetahui berapa harga penawaran yang mereka tawarkan.

KONTRIBUTOR FITRA

Penghasilan Ojek Pangkalan Turun, DPRD Batam Adakan RDP

Expossidik.com Rabu, Juni 07, 2017 Parlemen

EXPOSSIDIK.com, Batam -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Musofa mengatakan, dewan selaku wakil rakyat tidak akan membela salah satu pihak atas perseteruan ojek pangkalan versus ojek online. "Ojek pangkalan atau online adalah warga kami," kata Musofa saat Rapat Dengar Pendapat di ruang Komisi I, Rabu, 7 Juni 2017.

Menurut Musofa, dengan RDP di ruang Komisi I DPRD Kota Batam, akan dicarikan solusi atas permasalahan tersebut. "Disini kita mencari solusi," kata Musofa.

Hadir dalam RDP tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Barelang, Kadishub Batam, aliansi ojek pangkalan dan ojek online Kota Batam.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa mengatakan, alasan pembekuan sementara seluruh ojek berbasis online karena adanya penolakan dari ojek dan taxi pangkalan.

Menurut Yusfa, seluruh ojek online yang berbasis aplikasi di Kota Batam belum memenuhi persyaratan peraturan menteri nomor 26 tahun 2017.

Transportasi berbasis aplikasi online tersebut meliputi Gojek, Wakjek, Indotiki, Grab, Uber dan lain-lain, kata Yusfa.

Salah seorang perwakilan ojek pangkalan mengatakan keberatan atas adanya ojek online, karena berpengaruh terhadap pendapatan mereka. "Kami minta ojek online tidak ada lagi," katanya.

Atas adanya ungkapan dari perwakilan ojek pangkalan, perwakilan ojek online mengatakan bahwa perusahaan gojek telah memiliki izin PKPM dan SIUP. Hingga usai RDP, dewan belum mendapatkan opsi untuk memutus perseteruan tersebut.

ALBERT ADIOS GINTINGS

EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Labels

Technology

Dinkes PPKB Anambas, Ajukan Penambahan Dokter Spesialis

Diduga KKN, Rekanan Komplain, Ketua Pokja Akan Agendakan Rapat

Penghasilan Ojek Pangkalan Turun, DPRD Batam Adakan RDP

Author Name

Formulir Kontak