EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Mugabe Bersedia Mundur dengan Kesepakatan

Expossidik.com Minggu, November 26, 2017 Internasional

Robert Mugabe

EXPOSSIDIK.com, Zimbabwe -- Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mugabe yang berusia 93 tahun, akhirnya mengundurkan diri setelah 37 tahun berkuasa. Ia membuat kesepakatan dengan pihak militer untuk mundur dan mendapatkan jaminan. Mugabe beserta istrinya Grace akan menerima uang sebesar 7.5 juta poundsterling.

Bukan itu saja, Mugabe mendapatkan kekebalan hukum dan gaji seumur hidup selepas menyerahkan jabatan. Mugabe juga akan menikmati jaminan kesehatan penuh serta gaji bulanan. Jika dia meninggal, istrinya akan diberi setengah (gaji) per bulannya," kata sebuah sumber yang dilansir halaman the Independent, Minggu, 26 November 2017.

Media setempat melaporkan meskipun berhasil digulingkan oleh pengambilalihan militer, Mugabe akan terus menikmati perlindungan militer penuh sebagai mantan kepala negara dan juga gaji kepresidenannya sebesar Rp 2 miliar per tahun sampai dia meninggal dunia.

Sumber mengklaim tak lama setelah Mugabe mengajukan pengunduran dirinya setelah proses pengambilalihan dan pemaksaan terhadapnya, Komandan Garda Kepresidenan, Brigadir Jenderal Anselem Sanyatwe, mengadakan sebuah pertemuan Komando Operasi Gabungan darurat dengan sejumlah perwira.

Rakyat berharap pengganti Mugabe, yaitu Emmerson Mnangagwa yang dilantik dua hari akan membuat perubahan.

Sumber: merdeka.com

Chamber Hyperbaric jadi Alternatif Pemulihan Kesehatan Pasien

Expossidik.com Minggu, November 26, 2017 Tanjungpinang

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang -- Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan penyematan Brevet kepadanya merupakan kehormatan dan tanggungjawab untuk membantu mengembangkan kesehatan.

"Mengingat pemerintah punya kewajiban untuk membantu proses permasalahan yang ada di Kota Tanjungpinang," kata Lis saat mendapatkan penghargaan Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hyperbaric dari TNI Angkatan Laut di Tanjungpinang (24/12/2017).

Tanda kehormatan tersebut disematkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, Laksma TNI drg. R. A. Nora Lelyana, M. H. Kes, seusai meresmikan penggunaan Hyperbaric Centre.

Sebelum penyematan Brevet kehormatan, Wali Kota, masuk ke dalam chamber hyperbaric atau ruang khusus bertekanan udara tinggi untuk melakukan proses terapi.

Seusai melakukan terapi oksigen hyperbaric, Wali Kota Lis Darmansyah mengaku, merasa lebih segar (fresh).

Menurutnya, proses pengobatan hyperbaric tidak sama dengan terapi yang diberi obat-obatan, melainkan terapi yang dilakukan dengan cara, pasien masuk ke dalam ruang khusus atau chamber, untuk proses pemberian oksigen.

Lis mengungkapkan teraphy hyperbaric memberi dampak yang luar biasa bagi tubuh. "Setelah diterapi tubuh terasa lebih segar, lebih fresh, dan sehat," ujar Lis.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, R. A. Nora Lelyana, menjelaskan alat terapi chamber miliki sudah standar internasional. "Alat ini banyak manfaatnya untuk penyembuhan penyakit," katanya.

Seperti, terangnya, penyakit penyelaman, ganguan pendengaran atau tuli, peremajaan kulit, kesehatan dan kecantikan. Namun, proses pengobatannya tidak secara instant, tetapi butuh proses minimal 10 kali terapi.

Editor: ALBERT ADIOS GINTINGS

NGO Sebora Kecewa, DPRD KKA Tidak Serius Tanggapi Laporan Warga

Expossidik.com Sabtu, November 25, 2017 Anambas

Dedy Syahputra

EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Direktur Non Goverment Organisation (NGO) Seni, Sosial, Budaya dan Olahraga (Sebora) Pengurus Cabang Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedy Syahputra mengatakan ia kecewa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tidak serius memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat atas fasilitas kesehatan di dalam kapal ferry.

"Sudah beberapa kali mendatangi dan menyampaikannya di kantor DPRD KKA, hingga saat ini tidak terlihat keseriusan," kata Dedy di Anambas, Sabtu, 25 November 2017.

Dedy menuturkan hingga saat ini persoalan jaminan Kesehatan atas fasilitas kesehatan di Kapal Ferry yang melayani rute Anambas-Tanjungpinang tidak ada kejelasan.

Padahal, terang Dedi, persoalan tersebut sudah disampaikan berulang kali ke kantor DPRD KKA. "Ini menunjukkan ketidak keseriusan DPRD, terkhusus komisi III yang membidangi kesehatan," ujarnya.

Dedy menyayangkan lambatnya respon DPRD KKA. Kata Dedy ini membuktikan bahwa dewan tidak serius menperjuangkan nasib masyarakat, terutama atas kebutuhan dasar untuk mendapatkan kemudahan memperoleh kesehatan. "Sungguh sangat disayangkan."

Sesuai standar Keselamatan dan pelayanan penumpang angkutan laut diatas kapal diatur dalam Peraturan Menteri (PM) No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan PM No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.

Dalam Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2015 meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan/ prasarana, standar operasional prosedur (SOP), lingkungan serta sanksi.

Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Angkutan Laut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya jenis dan mutu pelayaran yang berhak diperoleh oleh pengguna jasa angkutan laut.

Standar pelayanan penumpang angkutan laut meliputi standar pelayanan angkutan laut di terminal dan standar pelayanan di atas kapal.

Sementara itu, perusahaan yang menaungi ferry penumpang tujuan Anambas-Tanjungpinang yaitu PT. Rempang melalui Acai saat dihubungi melalui telepon seluler tidak ada jawaban.

ARTHUR

Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi Kembali Mengadakan Razia Rutin

Expossidik.com Sabtu, November 25, 2017 Nusantara

Kasat PJR Polda Jambi, AKBP Swittanto

EXPOSSIDIK.com, Jambi -- Jajaran Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah (Polda) malam tadi kembali melakukan razia rutin, Jumat, 24 November 2017.

Razia rutin tersebut dilaksanakan di jalan Jendral Sudirman, persisnya di depan Markas Polda Jambi dan berlangsung selana satu jam saja karena terhalang hujan gerimis.

Dalam razia rutin malam itu, jajaran Dirlantas berhasil mengamankan hampir seratus kendaraan. Hal ini diungkapkan Kepala Satuan (Kasat) PJR Polda Jambi, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Swittanto.

Swittanto menuturkan, razia rutin dilakukan dalam rangka mengantisifasi pencurian kendaraan bermotor di Kota Jambi. "Yang mana, terhadap pelanggaran kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat mulai menurun.

Swittanto mengungkapkan hasil razia rutin kendaraan bermotor yang dikakukan kepolisian didapati pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda dua sebanyak 75 kendaraan. Dan dilakukan Penilangan terhadap STNK roda dua.

Selain itu, terangnya, ada sebanyak 15 SIM dan 5 roda empat yang juga ikut ditilang. Atas kejadian tersebut, ia menyimpulkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan kewajiban serta peraturan dalam berkendaraan.

NOVALINO

Melalui Aplikasi SiMantan, Layanan Data Kepegawaian Bintan Lebih Cepat

Expossidik.com Jumat, November 24, 2017 Bintan

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Dalam rangka menjawab beberapa tantangan terkait informasi data administrasi kepegawaian maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan (SiMantan).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan, Irma Annisa, mengatakan tujuan penerapkan program aplikasi tersebut dalam rangka memberikan informasi kepegawaian yang valid.

"Transparan dan profesional," kata Irma diruang kerjanya Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Bintan, Jumat, 24 November 2017.

Irma menuturkan dalam Aplikasi SiMantan terdapat berbagai layanan data kepegawaian seperti Karpeg, Karis/Karsu, Pengurusan Pangkat, Penyesuaian Ijazah, Data Pensiun, Data Pindah Kepegawaian, Data Pribadi Kepegawaian, Biodata pegawai, Data istri, Data anak, Riwayat kepegawaian, Jenjang Kepangkatan, hingga Data Golongan Kerja.

Karenanya, Irma berharap agar seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) Kabupaten Bintan bisa mengisi biodata dengan persyaratan yang tertera di Aplikasi SiMantan dengan mengklik bkppd.bintankab.go.id/simantan.

Hal senada diungkapkan Bupati Bintan, Apri Sujadi. Ia mengatakan layanan yang berbasis online sangat diperlukan diera digitalisasi. Beberapa aplikasi yang berbasis online tentunya mampu memberikan kontribusi dan kemudahan dalam setiap pelayanan.

Harapannya, agar aplikasi ini hendaknya mampu menjembatani dan memudahkan keperluan administrasi kepegawaian. "Karena sekarang memang eranya digitalisasi."

Apri menambahkan, Aplikas SiMantan kedepan harus mampu memberikan kemudahan dalam keperluan administrasi kepegawaian. Apalagi, Kabupaten Bintan memiliki ASN yang tersebar di berbagai daerah. "Melalui aplikasi dan dapat diakses lewat HP Android akan memberikan pelayanan yang lebih cepat."

Editor: ALBERT ADIOS GINTINGS

Pokir Tidak Diakomodir, Fraksi Gerindra Kecewa kepada Walikota Batam

Expossidik.com Jumat, November 24, 2017 Headline , Parlemen

Ketua Fraksi Gerindra

EXPOSSIDIK.com, Batam -- Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Harmidi Umar Husen, mengatakan Fraksi Gerinda kecewa kepada Walikota Batam yang tidak mengakomodir Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dewan.

"Kami sangat kecewa, mengingat Pokir tersebut usulan masyarakat, sudah dibahas dengan dinas terkait, dan ada di Musrembang," kata Harmidi diruangan Fraksi Gerindra saat konferensi pers, Jumat, 24 November 2017.

Harmidi menuturkan, saat reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) dewan dari Fraksi Gerindra telah mendapatkan usulan dari masyarakat, dicatat, dan dimasukan ke dalam Pokir.

Ternyata, kata Harmidi, setelah dicek banyak yang tidak diakomodir oleh Pemko Batam. Padahal, apa yang diusulkan masyarakat tersebut sudah berkali kali ditanyakan ke Gerindra.

"Dari pada kami selalu cerita pepesan kosong didepan masyarakat, dan tidak ada realisasinya lebih baik Gerindra menyatakan tidak setuju atas Ranperda APBD 2018," katanya.

Harmidi menyebut, apa yang dilakukan Walikota Batam saat ini cenderung berbasis pada pembangunan perkotaan saja, sedangkan pembangunan kawasan hinterland terabaikan. "Lihatlah, banyak pulau-pulau yang tidak terjamah, itu masyarakat kita juga."

Harmidi menyayangkan pembangunan diperkotaan yang jor-joran yang tidak seimbang dengan dikawasan hinterland. Atas kenyataan tersebut, terangnya, dengan berat hati Gerindra tidak menyetujui disahkannya Ranperda APBD 2018 menjadi perda. "Fraksi lebih memilih keluar dari rapat paripurna," ujarnya.

Harmidi ketika ditanya expossidik.com apakan kedepan Fraksi Gerindra akan memilih oposisi dan diluar lingkaran terhadap Pemko Batam, ia enggan menjawab secara detail.

Yang pasti, sampainya, setelah ini pihaknya akan rapat bersama dan mengambil langkah-langkah kedepan. "Semua kita serahkan ke pimpinan, karena ini merupakan putusan politik Gerindra," ujarnya.

ALBERT ADIOS GINTINGS

Bupati Lingga Berharap Pulau Bakong di ACC Jadi Tempat Karantina Hewan

Expossidik.com Jumat, November 24, 2017 Lingga

EXPOSSIDIK.com, Lingga -- Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kementerian Pertanian RI, Mulyanto melakukan survey ke Pulau Bakong dalam rangka penempatan karantina hewan di Senayang, Lingga, Kamis, 23 November 2017.

Menurut Mulyanto, ini baru survey pendahuluan untuk melihat dari dekat beberapa aspek yang menjadi syarat utama Pulau Karantina. "Misalnya, topografi lahan, sumber daya air, alur pelayaran dan lainnya," ujar Mulyanto.

Mulyanto Menuturkan, Pulau Karantina merupakan amanah Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Tujuannya, untuk memastikan hewan ternak impor yang masuk ke Indonesia terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)."

Kata Mulyanto, kelayakan Pulau Bakong untuk pulau karantina tersebut tergantung dan diputusjan tim pengkajian yang sudah dibentuk. "Meskipun secara visual, Pulau Bakungbagus untuk peternakan," ujarnya.

Sementara itu Bupati Lingga, Alias Wello yang ikut dalam acara tersebut menaruh harapan besar agar pemerintah pusat dapat menetapkan Pulau Bakung sebagai Pulau Karantina hewan. "Secara geografis dan topografi, letak Pulau Bakung ini sangat strategis dijadikan Pulau Karantina," katanya.

Selain, kata Alias, posisi pulau tersebut berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta berada posisi dan alur pelayaran internasional.

Alias juga mengungkapkan persoalan Pulau Bakung yang diusulkannya sebagai Pulau Karantina sudah disampaikan kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat melakukan kunjungan kerja di Daik Lingga, Minggu (19/11) kemarin. "Soal itu sudah disampaikan lansung ke Jusuf Kalla," katanya.

Alias menambahka, Kabupaten Lingga saat ini mempunya 604 pulau besar dan kecil. Sebanyak 98 pulau sudah berpenghuni, sisanya masih kosong. "Harapan kami, Pulau Bakung dapat ditetapkan sebagai Pulau Karantina," pintanya.

Pulau Bakung yang memiliki luas sekitar 5.716 hektar dengan jumlah penduduk 1.022 jiwa.

MARDIAN

Walikota Tanjungpinang: Bebas dari Korupsi Merupakan Sebuah Komitmen

Expossidik.com Jumat, November 24, 2017 Tanjungpinang

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang -- Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengapresiasi Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang atas komitmennya mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi.

"Ini merupakan tekad pemerintah selaiu institusi aparatur negara untuk mewujudkan bebas korupsi," kata Lis pada Penandatanganan Zona Integritas Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Ruang Sidang Cakra PN Tanjungpinang, Kamis, 23 November 2017.

Menurut Lis, kegiatan wilayah bebas korupsi dan birokrasi yang bersih serta melayani bukan hanya sebagai wacana, tetapi sebuah komitmen dalam melahirkan birokrasi yang bersih dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, terang Lis, Kota Tanjungpinang secara bertahap telah melakukan pembenahan, baik dalam birokrasi maupun pelayanan publik. Ia berharap dengan MoU akan memperkuat komitmen menuju Kota Tanjungpinang bebas dari korupsi.

Sementara itu, Ketua PN Kelas IA Tanjungpinang, Joni mengatakan kegiatan penandatanganan zona integritas sebagai bukti kesungguhan institusi Pengadilan dalam mewujudkan lembaga yang bersih, berwibawa, dan terbebas dari praktik KKN.

Menurut Joni, adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat mencederai masyarakat. "Semoga dengan komitmen bersama ini, kepercayaan publik kepada penegak hukum semakin meningkat," ujarnya.

Joni menambahkan dengan adanya MoU diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, akuntable, berkualitas yang dilandasi dengan keikhlasan.

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten II Pemko Tanjungpinang Irwan, Kepala Dinas Sosial Agustiawarman, dan Kepala Bagian Hukum Setdako Winarsih.

Editor: ALBERT ADIOS GINTINGS

Pemkab Natuna Tingkatkan Pengelolaan BUMDes lewat Tertib Administrasi

Expossidik.com Kamis, November 23, 2017 Natuna

EXPOSSIDIK.com, Natuna -- Untuk meningkatkan pembinaan dan evaluasi terhadap usaha dan kinerja pengelolaan BUMDes, perlu koordinasi, tertib administrasi dan transparasi informasi terhadap management pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga pengurus BUMDes semakin mandiri dan profesional dalam kinerjanya.

Dalam upaya peningkatan unit usaha BUMDes dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa khususnya, diadakan FGD yang diprakarsai Dinas PMD Kabupaten Natuna dan BNI 1946 Kantor Kas Natuna mengenai Program Non Tunai yaitu Laku Pandai dan Agen 46.

Hal ini dikatakan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ismail Sitam di Aula Klinik Keuangan Desa, Ranai, Kamis, 23 November 2017.

Hal senada dikatakan Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Irlizar, mengatakan sesuai nawacita pemerintah pusat saat ini, membangun dari pinggiran untuk memajukan pembangunan indonesia melalui kementrian desa pambangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membentuk 5000 BUMDes ditahun 2017.

Tentu ini perlu dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah provinsi. Saat ini Kabupaten Natuna memiliki 57 Bumdes, diantaranya 21 aktif dan diharapkan 10 Bumdes tertib adminitrasi.

Irlizar berharap kedepannya BUMDes yang belum terbentuk agar dibentuk, dan pihak BNI dapat ber peran dalam membimbing kembangkan usaha dan membimbing BUMDes dalam Hal Kerja agar usaha BUMDes lebih produktif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Kas BNI 1946 Natuna, Indra Utama, mengatakan bahwa BUMDes sudah menjadi mitra BNI karena sudah ada 7 BUMDes yang membuka rekening dan kedepan kemitraan ini akan lebih erat dengan ada nya Kerja sama terhadap program laku pandai dan tabungan BNI Pandai.

Sementara itu Perwakilan BNI Tanjung Pinang, Fauzi mengatakan BNI mempuyai beberapa program yang rapat dijadikan unit usaha BUMDes seperti agen 46.

Beberapa kesimpulan dari hasil FGD ini adalah :

- Adanya peluang bagi pengembangan unit usaha BUMDes terkait Dengan akses keuangan/perbankan.

- diperlukan usaha bagi peningkatan kesejahteraan tersanjung masyarakat dalam Hal meaning dan memasyarakatkan hemat meaning melalui Bumdesa.

- dibutuhkan Kerja sama dan tindak lanjut pemerintahan desa dan Bank BNI 1946 menyangkut sosialisasi program.

- adanya kesediaan Pemerintahan Desa untuk penganggaran penyertaan modal kepada BUMDes melalui mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Suryati Widyastuti, Kepala Desa, BPD dan Pengurus BUMDes se-Kabupaten Natuna.

SARWANTO

Bintan Jadi Tuan Rumah HUT PGRI ke 72

Expossidik.com Kamis, November 23, 2017 Bintan

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Propinsi Kepri, Huzaifa Dadang Abdul Gani, mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-72 merupakan tahun ke tiga yang pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran di setiap kabupaten kota yang Provinsi Kepri.

"Diawali di Kota Batam, Tanjungpinang, dan sekarang yang menjadi tuan rumah Kabupaten bintan," kata Dadang saat peringatan Hari Ulang Tahun PGRI 72 Tingkat Provinsi Kepri tahun 2017 di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis, 23 November 2017.

Menurut Dadang, pelaksanaan HUT PGRI, Bintan memiliki kaitan erat dengan para anggota PGRI khususnya para guru-guru. "Karena pada tahun 2017, PGRI Kabupaten Bintan mendapat kucuran dana dari APBD, sebuah gebrakan yang sangat baik untuk kesejahteraan para anggota," ujarnya.

Terkait kesejahteraan guru-guru honorer yang ada di pelosok daerah yang masih minim, Dinas Pendidikan Propinsi Kepri mengatakan pihaknya selalu memberikan insentif kepada seluruh guru-guru honor SLTA, mengingat UU untuk honorer guru SD dan SLTP ditangani oleh kabupaten kota.

Sementara itu, Asissten III Propinsi Kepri, Muhammad Hasfi dalam sambutannya mengatakan dalam membangun sebuah peradaban butuh waktu dan pastinya banyak kendala-kendala yang dihadapi.

Menurut Hasbfi segala bentuk persoalan terkait apa yang sudah dilaporkan akan dipecahkan secara bersama-sama.

Senada dengan itu, diungkapkan Sekda Bintan Adi Prihantara. Ia sangat berterima kasih kepada PGRI Propinsi Kepri yang telah mempercayai Kabupaten Bintan sebagai tuan rumah perhelatan Hari Ulang Tahun PGRI 72.

Editor: ARIFIN

Bupati Natuna Hadiri Kepri Tourism Outlook 2018

Expossidik.com Kamis, November 23, 2017 Natuna

EXPOSSIDIK.com, Natuna -- Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menghadiri kegiatan Kepri Tourism Outlook 2018 yang diselenggarakan di Aula Batam Tourism Polytecnic, Batam, Kamis, 23 November 2017.

Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI, Kapolda Kepri, Wakil Walikota Batam, Kepala Dinas Pariwisata Prov Kepri (mewakili Gubernur Kepri) Kepala BTP dan beberapa tokoh penggiat dan pengembang sektor pariwisata Kepri.

Menpan RB RI, Asman Abnur, dalam sambutannya menerangkan bahwa Pulau Batam pada awalnya sekitar 1970-an dirancang untuk menjadi kawasan internasional melalui program Bapak BJ Habibie.

Hasil dari rancangan pengembangan kawasan tersebut sudah dapat dirasakan saat ini, dimana Kota Batam telahpun menjadi salah satu wilayah yang tergolong maju dengan pertumbuhan ekonomi cukup pesat.

Untuk itu, kedepan ia berharap agar melalui program kerja yang tepat, kota Batam dapat menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi nomor satu di Indonesia.

Selanjutnya ditambahkan bahwa saat ini telahpun memasuki era kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK), dimana segala kemudahan yang disajikan dapat memberikan dampak yang lebih cepat, akurat dan efektif.

Oleh karenanya kepada segenap aparatur pemerintah daerah khususnya diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan diri terutama dalam penguasaan TIK bagi mendukung pelaksanaan tugas, pengembangan berbagai sektor dan potensi yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang.

Namun menurutnya, jika upaya tersebut tidak dilakukan secara tidak maksimal, niscaya pembangunan akan mengalami kemunduran dan ketertinggalan.

SARWANTO I P

Keramba Jala Apung Bintan, Panen Ikan Bawal

Expossidik.com Kamis, November 23, 2017 Bintan

Sesditjen Budidaya KKP RI didamdipin Sekda Bintan panen bawal

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tri Haryanto didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan Adi Prihantara, dan Kepala Budidaya Laut Batam Toha Tusihadi melakukan panen perdana ikan bawal bintang.

Ini merupakan hasil kegiatan bantuan sarana budidaya laut APBN tahun 2017 di kelompok Budidaya Maju Jaya yang disejalankan dengan penyerahan bantuan sarana Budidaya Laut APBN-P Tahun 2017 serta restocking ikan Nemo dan ikan Kakap Putih di Desa Penaga, Teluk Bintan, Rabu, 22 November 2017.

Kepala Kantor Budidaya Laut Batam, Toha Tusihadi, mengatakan kegiatan panen perdana ikan bawal merupakan program kegiatan tahun 2017 yang telah dijalankan oleh 29 kelompok budidaya ikan tersebar di Kepri.

Menurut Toha, sesuai target Kementrian KKP, pada tahun 2017 Kepri diberikan bantuan Keramba Jala Ampung (KJA) sebanyak 300 Lobang keramba dan dibagi ke beberapa wilayah. "Yaitu 100 lobang KJA ada di Kota Batam, 80 KJA di Natuna dan 120 lobang KJA di Kabupaten Bintan," ujarnya.

Toha menyampaikan, capaian pemberian benih ikan yang langsung diterima oleh masyarakat pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 250.000 bibit ikan, namun kebutuhan masyarakat melebihi dari target yang telah ditentukan menjadi 403.000 bibit ikan. "Diantaranya, 178.000 benih kakap, 185.000 benih bawal bintang dan, 40.000 benih kerapu," katanya.

Kata Toha, untuk memaksimalkan target pencapaian tersebut selain memberikan bantuan sarana budidaya laut dan pemberian bantuan benih ikan, dinasnya juga memberikan pendampingan agar hasil yang akan dicapai sesuai dengam target."

Sementara itu, Sesditjen Budidaya KKP RI, Tri Haryanto, mengatakan Direktorat Jenderal KKP RI meinginkan revitalisasi bantuan KJA agar bantuan dari Dirjen KKP dapat didata. "Untuk itu nanti akan didata ulang," ujarnya.

Sesuai dengan instruksi presiden, terangnya, laut merupakan masa depan bangsa. Karenanya, KKP RI akan terus konsen terhadap daerah pesisir yang memiliki potensi baik dalam memberikan suguhan budidaya laut. "Seperti Bintan akan terus didorong agar memberikan dampak positif."

Senada dengan itu diungkapkan Sekda Bintan. Adi Prihantara mendukung kegiatan yang dilakukan KKP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. "Seperti memberikan bantuan sarana budidaya laut dan bibit ikan."

Menurut Adi, kedua program tersebut telah berjalan sejak lama dan sangat membantu para pelaku budidaya ikan di daerah, karena bukan hanya diberikan bantuan alat dan bibit ikan tapi juga pelatihan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Batam.

Editor: ARIFIN

Gara-gara Jual Obat Kuat Tanpa Izin, Berujung Dipenjara

Expossidik.com Kamis, November 23, 2017 Hukum

EXPOSSIDIK.com, Batam -- Helmi bin Zaini pemilik Toko Obat Semangat Baru Farma tersangkut kasus menjual obat kuat tanpa izin edar mengatakan ia telah menjual obat kuat tersebut selama 2 tahun.

"Dan mendapatkan keuntungan Rp5000 setiap butirnya dari penjualan obat kuat tersebut," kata Helmi saat dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan dan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zia Ulfatah di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu, 22 November 2017.

JPU Zia dalam dakwaannya mengatakan terdakwa Helmi terbukti bersalah menjual atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. "Atas perbuatan tersebut, terdakwa Helmi diancam dengan pidana pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan," baca Zia dipersidangan.

Seusai dakwaan, agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan terdakwa. Saksi penangkap dalam keterangannya mengatakan pihaknya mendapat informasi penjualan obat kuat tanpa izin edar dari masyarakat.

Atas informasi dari masyarakat tersebut, terang saksi, penangkap melakukan penyamaran dengan mengaku sebagai pembeli. "Saya bilang sama terdakwa apakah menjual obat kuat. Lalu, terdakwa mengiyakan dan menyebut menjualnya."

Walaupun terdakwa sudah mengiyakan, terang saksi penangkap, terdakwa tidak dapat memberikan barang yang diorder pada hari itu juga, tetapi pada hari berikutnya. "Pada saat transaksi itu terdakwa kami tangkap sambil menunjukan surat dari kepolisian," ujarnya.

Mendengar yang membeli barang adalah kepolisian, terdakwa mencoba untuk mengambil kembali barang tersebut, namun tidak diberikan. Selanjutnya terdakwapun diamankan.

Hasil pengembangan didapat bahwa obat kuat tanpa izin edar berasal dari terdakwa Zulkifli yang dibeli dari terdakwa Sudarto melalui tranfer barang dari Cilacap.

Dari keterangan penangkap, hakim bertanya kepada terdakwa apakah kesaksian tersebut benar, atau ada yang salah. Terdakwa Helmi mengatakan benar. "Keterangan saksi penangkap benar, yang mulia," ujar terdakwa tertunduk.

Sidang ditunda hingga 29 November 2017 dengan agenda tuntutan dari JPU. Sidang dipimpin Hakim Ketua Majelis Mangapul Manalu didampingi Taufik Abdul Halim dan Marta Napitupulu dengan JPU Zia Ulfatah

RDK I EXPOSSIDIK

Gubernur Kepri Tetapkan UMK Bintan Sebesar Rp3.112.618

Expossidik.com Rabu, November 22, 2017 Bintan

Bupati Bintan, Apri Sujadi

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjs (PTSPTK) Kabupaten Bintan, Hasfarizal Handra, menyebut akan secepatnya melaporkan hasil penetapan SK Gubernur Kepri terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Bupati Bintan, Apri Sujad.

"Di mana setelah melaporkan hal tersebut akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi kepada pihak perusahaan," kata Hasfarizal saat ditemui di Kantor DPM PTSPTK, Bintan Buyu, Rabu, 22 November 2017.

Hasfarizal mengatakan hasil salinan SK Gubernur Kepri tentang penetapan UMK Tahun 2018 Kabupaten Bintan akan secepatnya dilaporkan ke Bupati yang dilanjutkan dengan koordinasi ke instansi dan perusahaan terkait.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi saat dihubungi mengatakan bahwa penetapan UMK bagi tenaga kerja di Kabupaten Bintan sudah melalui mekanisme dan aturan-aturan yang berlaku.

"Terkait besaran UMK yang telah diputuskan dan disampaikan melalui SK Gubernur Kepri, hendaknya harus disikapi dengan seksama oleh semua kalangan, baik perusahaan maupun tenaga kerja," ujarnya.

Apri menuturkan, atas putusan SK Gubernur Kepri tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan melakukan koordinasi. Namun demikian, ia berharap putusan besaran UMK tersebut disikapi dengan sebaik.

"Kita hanya inginkan koordinasi antara pihak perusahaan dan karyawan berjalan dengan baik. Karena hal ini penting bagi keberlangsungan iklim investasi di Kabupaten Bintan," katanya.

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 1139, penetapan besaran UMK Kabupaten dan Kota Tahun 2018, untuk Kabupaten Bintan sebesar Rp3.112.618, Kota Batam Rp3.523.427, Kota Tanjungpinang Rp2.565.187, Kabupaten Lingga Rp2.590.116, Kabupaten Anambas Rp2.932.925, Kabupaten Karimun Rp2.845.766, dan Kabupaten Natuna Rp 2.650.475.

Editor: ALBERT ADIOS GINTINGS

Kesbangpol KKA, Adakan Pelatihan Intelejen Forum Kewaspadaan Dini

Expossidik.com Rabu, November 22, 2017 Anambas

Bupati KKA, Abdul Haris

EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) siang tadi mengadakan kegiatan pelatihan intelijen forum kewaspadaan dini masyarakat se Kabupaten Anambas.

"Acara tersebut berlangsung dari tanggal 21 hingg 22 November 2017," kata Kepala Kesbangpol KKA Khairul Syahadat di Hotel Anambas Inn, Rabu, 22 November 2017.

Khairul menuturkan tujuhan kegiatan adalah FKDM KKA memahami tentang pentingnya fungsi Intelijen dalam Kewaspadaan dini terhadap terjadinya konflik di masyarakat. "Ini merupakan tugas mulia bagi FKDM untuk menciptakan situasi kondusif diwilayanya," ujar Khairul.

Khairul berharap dengan memupuk rasa cinta NKRI, dan menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dapat mempererat persahabatan melalui semangat intelijen FKDM.

Kegiatan ini menghadirkan nara sumber dari Lanal Tarempa, Kodim 0318 Natuna, Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dibuka Bupati KKA, Abdul Haris.

Haris dalan kesempatan tersebut mengungkapkan pentingnya pelatihan intelejen forum kewaspadaan dini untuk mendukung para peserta bekerja dilapangan. "Tujuannya, agar FKDM memahami tugasnya dan cepat tanggap melihat situasi dilingkungan," ujarnya.

Untuk itu, terangnya, bila mana ada masalah sekecil apapun dan cepat melaporkan hal tersebut kepada atasan atau ketua. "Agar cepat teratasi," katanya.

ARTHUR

Proses Perizinan Jangan Dihambat, BP Batam: Terlibat KKN Ditindak Tegas

Expossidik.com Rabu, November 22, 2017 Batam , Headline

Deputi V Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto

EXPOSSIDIK.com, Batam -- Deputi V Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam Bambang Purwanto beserta rombongan pagi tadi melakukan peninjauan progress Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Sumatera Promosi Centre, Batam, Rabu, 22 November 2017.

Bambang mengatakan dengan dibentuknya MPP seluruh berkas perizinan di Batam nantinya akan dilakukan melalui satu pintu dan tidak lama. "Kalau pelayanannya lama laporkan, saya akan tindak tegas," katanya.

Menurut Bambang, BP Batam menginginkan proses perizinan yang diajukan masyarakat maupun investor berjalan cepat dan tidak mengalami hambatan. "Jadi berkas yang masuk ke pelayanan MPP akan terus dikawal," ujarnya.

Kata Bambang, selaku regulator pihaknya wajib membantu untuk percepatan proses perizinan. "Dalam hal ini tidak ada istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Bambang mengungkapkan MPP melayani seluruh perizinan mulai dari izin Industri, perumahan, maupun perdagangan.

Berbagai instansi, katanya, akan digabung menjadi satu. "Untuk pelayanan tersebut MPP menyiapkan 6 orang pemandu."

Selain soal perizinan, MPP juga membuka layanan pengaduan. Di mana, segala bentuk aduan hambatan dari warga maupun investor akan diterima, diakomodir, lalu dicarikan solusinya. "Jadi, jangan ada hambatan perizinan dalam berinvestasi," pintanya.

Bambang menyebut dalam pengurusan perizinan tidak perlu lagi menyiapkan berkas berulang. Ia mencontohkan, apabila sudah pernah menyertakan berkas sebelumnya, maka izin berikutnya tidak perlu lagi dilampirkan. "Kan berkasnya sudah ada, jangan dipersulit dan buatlah kemudahan."

Kedepan pelayanan MPP akan terintegrasi dengan semua instansi terkait, semisal, Bea Cukai, perdagangan, pajak, bank, maupun instansi lainnya. "Ini nanti berada dalam satu lingkaran pelayanan MPP," ujarnya.

Sementara itu, terkait siapa yang akan menjadi koordinator kantor pelayan MPP, Bambang menyebut masih dalam tahap perbincangan dengan Pemko Batam. "Siapa yang akan mengkoordinasi maupun apa tugasnya nanti."

Yang pasti, tambah Bambang, harus ada yang mengakomodir pelayanan MPP. Jika, di Pemko ada namanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sementara di BP Batam Direktur Promosi dan Humas. "Itu aja dipersatukan, tinggal siapa jadi ketua dan wakilnya," ujar Bambang.

ALBERT ADIOS GINTINGS

Pergi Berburu, Muliono Setelah 3 Hari Tak Pulang Ditemukan Membusuk

Expossidik.com Rabu, November 22, 2017 Headline , Lingga

Kepolisian saat ke TKP

EXPOSSIDIK.com, Lingga -- Muliono bin Roni (50) warga Bukit Kapitan ditemukan sudah membusuk di Kebun Kimen di wilayah seputaran Air Panas Kecamatan Singkep.

Muliono yang kesehariannya berprofesi sebagai pembuat tempe, sudah tiga hari tidak pulang ke rumah karena melakoni kegemarannya berburu kancil (Pelanduk). Hal ini dibenarkan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Lingga, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ucok Lasdim Silalahi di Lingga, Senin, 21 November 2017.

Menurut Ucok, korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan sudah membusuk di kebun Kimen identitas bernama Muliono, Selasa 21 November 2017. "Pertama kali korban ditemukan oleh Haryadi (69) dan Armah (63) saat akan menyadap karet di kebunnya," kata Ucok.

Dalam perjalanan menuju kebun, sampai Ucok, tepatnya di area kebun Kimen tidak jauh dari jalan aspal (50meter) Haryadi melihat ada sepeda motor dengan plat Nopol BP 2482 LA yang tumbang dan tergeletak di pinggir jalan.

Atas kejadian itu, Haryadi mecoba mendekat dan setelah dilihat ternyata sosok mayat tergeletak disamping sepeda motor tersebut yang dipenuhi semak belukar. "Korban memakai jaket hitam dan celana training," ujarnya Kapolres.

Lanjutnya, setelah melihat dan meyakini bahwa ada mayat, Haryadi kembali ke belakang untuk memberitahukan kepada istrinya menemui Kimen selaku pemilik kebun. "Mendapat kabar itu, Kimen menyuruh Haryadi melapor ke Polsek Dabo Singkep."

Menindaklanjuti laporan warga tersebut, terang Ucok, kepolisian meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan membawakan jenazah ke RSUD Dabo.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban, Kepala RSUD Dabo Singkep, Asri Wijaya, menerangkan pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan. "Kesimpulan sementara, korban meninggal karena sakit," ujarnya.

Kapolres Lingga menambahkan, dari pemeriksaan dokter itu kesimpulan sementara korban meninggal dikarenakan sakit, namun kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan. "Nanti apabila ditemukan ada unsur-unsur pidana, maka akan dilakukan proses hukum lebih lanjut," katanya.

MARDIAN

Tumbuhkembangkan Kreatifitas, Wakil Bupati Bintan Inginkan Pelajar Terus Berlomba

Expossidik.com Selasa, November 21, 2017 Bintan

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, didampingi beberapa Kepala OPD, seluruh Kepala UPT se Kabupaten Bintan dan Camat Bintan Timur secara resmi membuka Lomba Menggambar, Bercerita dan Berbalas Pantun yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan di Gedung LAM Kijang Kota, Selasa, 21 November 2017.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kreatifitas generasi muda Bintan dalam dunia seni dan sastra. Event yang menarik minat para pelajar ini ke depannya akan menjadi kegiatan rutin tahunan yang diharapkan dapat menjadi salah satu wadah dalam mengembangkan potensi diri khususnya di bidang menggambar, bercerita (sastra) dan berbalas pantun (sastra lama).

Hal ini diungkapkan langsung Dalmasri saat memberikan sambutan sebelum membuka perlombaan. "Ini penting, anak-anak kita terkadang butuh tempat dan ruang untuk meluahkan daya imajinasi mereka," ujarnya.

"Yang juara-juara nanti kita harapkan dapat mewakili nama Bintan di tingkat Provinsi dan dapat mengharumkan nama daerah kita. Kegiatan semacam ini mesti digelae setiap tahun," katanya.

Perlombaan diikuti oleh seluruh pelajar tingak SD dan SMP se Kabupaten Bintan. Nantinya, para pemenang akan dipersiapkan untuk menjadi perwakilan Kabupaten Bintan dalam perlombaan tingkat Provinsi.

"Pesertanya siswa sekolah. Lomba menggambar dan bercerita untuk tingkat SD, lomba berbalas pantun untuk tingkat SMP. Ke depannya juga yang juara nanti akan mewakili Bintan di tingkat Provinsi" ungkap Kepala DPAD Edi Pribadi saat ditemui disela kegiatan.

Editor: ARIFIN

Polda Kepri Musnahkan 12 Ton Bahan Baku Obat Keras

Expossidik.com Selasa, November 21, 2017 Batam

Kapolda Kepri, Sam Budigusdian

EXPOSSIDIK.com, Batam -- Kepolisian Daerah (Polda) Kepri melakukan pemusnahan barang bukti bahan baku pembuatan obat keras sebanyak 12 ton di PT. Desa Air Carga, Kawasan Pengelolahan Limbah Industri (KPLI) Kabil, Batam, Selasa, 21 November 2017.

Hadir dalam acara pemusnahan barang bukti tersebut Kapolda Kepri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Sam Budigusdian, Kepala Balai POM Kepri, Kajati Kepri diwakili oleh Asipidum Zulbahri, Kajari Tanjung Pinang diwakili Kasipidum Safari, Wakil Wali Kota Batam, Dir Narkoba Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, Kepala BNNP Kepri, Kapolres Bintan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Ketua GRANAT Batam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Kepala Bea Dan Cukai diwakili oleh Kasi Intelijen, dan Pimpinan PT. Desa Air Cargo.

Kapolda Kepri mengungkapkan barang bukti bahan baku untuk membuat obat keras diamankan di Sribayintan tepatnya di depan gudang PT. Murti Transindo Kijang, Bintan Timur dengan tersangka inisial BN DKK. "Barang bukti yang disita keseluruhannya sebesar 12.000.000 gram atau 12 ton," katanya melalui pers rilis.

Menurut kapolda atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 61 dan pasal 62 dan pasal 63 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan pasai 197 undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Budigusdian mengungkapkan 12 barang bukti yang disita terdiri atas 480 drum berwarna biru dengan jumiah keseluruhan 12.000.000 gram serbuk warna putih yang diduga bahan baku pembuatan obat keras / barang bukti bersifat terlarang yang masing-masing drum berisikan 25.000 gram.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan menggunakan incenerator yang merupakan alat pembakaran yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran dengan suhu tertentu, sehingga hasil pembakaran berupa debu sangat minim dan hasii pembakaran berupa gas, ramah terhadap lingkungan.

Budigusdian menyampaikan rencana kerja pamusnahan barang bukti diperkirakan selama 12 hari kerja dengan perincian pemusnahan per hari sebanyak 993.624 kg.

Berikut kronologis kejadian, bermula pada Bulan Agustus 2017 didapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman obat-obatan dari batam ke Jakarta melalui peiabuhan Sri Bayintan, Kijang.

Kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Bintan Timur yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bintan Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Abdul Rahman melakukan penangkapan terhadap 2 unit lori di depan gudang Pt. Murti Trasindo cabang Kijang, dan setelah diperiksa di dapati di daiam 2 unit mobii tersebut terdapat drum yang berisikan serbuk berwarna putih.

Setelah di interogasi terhadap BN selaku pembawa barang, diakui bahwa serbuk tersebut adalah bahan baku obat, dan masih ada 1 unit lori iagi yang berada di pelabuhan tikus Tanjung Uban. Dari keterangan BN diketahui pemilik barang berada di Batam berinisial LS.

Dari keterangan LS diketahui ia disuruh ES untuk mengantar barang ke gudang BA. Setelah diinterogasi lanjutan ES dan BA disuruh RS alias FR yang berada di Jakarta. RSpun bekilah disuruh MA.

Editor: ALBERT ADIOS GINTINGS

Dengan Komunikasi yang Baik, Gubernur Kepri Yakin Program BP Batam Akan Terealisasi

Expossidik.com Selasa, November 21, 2017 Headline , Kepri

Gubernur Kepri menerima Kunker Kepala BP Batam bersama rombongan

EXPOSSIDIK.com, Kepri -- Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan keberhasilan suatu daerah adalah terbangunnya komunikasi melalui sinergi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan investasi.

"Dengan adanya komunikasi tersebut, rencana dan program kerja Badan Pengusahaan (BP) Batam akan dapat terealisasi," kata Nurdin saat menerima Kunjungan Kerja (kunker) Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo beserta jajaran ke Kantor Gubernur Provinsi Kepri di Dompak, Senin, 20 November 2017.

Nurdin menuturkan, bahwa keberhasilan suatu daerah adalah dengan membangun komunikasi dan bersinergi hingga kepada lapisan masyarakat. "Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Menurut Nurdin, keberhasilan berawal dari komunikasi dengan tidak selalu mengedapakan ego sektoral, sehingga dapat memberikan kepercayaan bahwa pemerintah itu satu dalam membangun Kepri.

Nurdin berharap agar pimpinan dan jajaran BP Batam saat ini untuk terus melakukan hal-hal positif dan berbaur tidak hanya pada pemerintahan melainkan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BP Batam dalam kesempatan tersebut mengungkapkan tujuan kunker adalah program kerja BP Batam untuk mengembalikan percepatan pertumbuhan ekonomi Kepri sesuai visi dan misi BP Batam. "Pertumbuhan Batam dua tahun kedepan 7 persen," katanya.

Adapun program quick win 100 hari kerja BP Batam, diantaranya revisi perka lahan, UWT dan pelabuhan; pencabutan lahan, percepatan pelayanan usaha dan peluncuran mall pelayanan publik; pengalihan aset; peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan; peluncuran masterplan BP Batam; solusi Sei Gong, tumpang tindih lahan, dan kampung tua; serta pelaksanaan tiga event bertaraf Internasional yaitu Barelang Bridge Marathon, Batam South East Asia Fashion and Culture Carnaval, dan Batam Badminton Open Championship.

Selain memaparkan program kerja, Lukita, mendapat masukan dan arahan dari Gubernur. "Pentingnya membangun komunikasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara komprehensif."

Editor: ARIFIN

EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Labels

Technology

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Mugabe Bersedia Mundur dengan Kesepakatan

Chamber Hyperbaric jadi Alternatif Pemulihan Kesehatan Pasien

NGO Sebora Kecewa, DPRD KKA Tidak Serius Tanggapi Laporan Warga

Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi Kembali Mengadakan Razia Rutin

Melalui Aplikasi SiMantan, Layanan Data Kepegawaian Bintan Lebih Cepat

Pokir Tidak Diakomodir, Fraksi Gerindra Kecewa kepada Walikota Batam

Bupati Lingga Berharap Pulau Bakong di ACC Jadi Tempat Karantina Hewan

Walikota Tanjungpinang: Bebas dari Korupsi Merupakan Sebuah Komitmen

Pemkab Natuna Tingkatkan Pengelolaan BUMDes lewat Tertib Administrasi

Bintan Jadi Tuan Rumah HUT PGRI ke 72

Bupati Natuna Hadiri Kepri Tourism Outlook 2018

Keramba Jala Apung Bintan, Panen Ikan Bawal

Gara-gara Jual Obat Kuat Tanpa Izin, Berujung Dipenjara

Gubernur Kepri Tetapkan UMK Bintan Sebesar Rp3.112.618

Kesbangpol KKA, Adakan Pelatihan Intelejen Forum Kewaspadaan Dini

Proses Perizinan Jangan Dihambat, BP Batam: Terlibat KKN Ditindak Tegas

Pergi Berburu, Muliono Setelah 3 Hari Tak Pulang Ditemukan Membusuk

Tumbuhkembangkan Kreatifitas, Wakil Bupati Bintan Inginkan Pelajar Terus Berlomba

Polda Kepri Musnahkan 12 Ton Bahan Baku Obat Keras

Dengan Komunikasi yang Baik, Gubernur Kepri Yakin Program BP Batam Akan Terealisasi

Author Name

Formulir Kontak