BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Menanggapi berbagai demo yang ada terjalin penolakan terhadap kenaikan UWTO, Ricky mengungkapkan BP Batam seharusnya mengedepankan dialog dalam sosialisasi PMK kepada pengusaha dan masyarakat, termasuk warga kawasan kampung tua.
Idealnya, terang Ricky pengelolaan lahan kampung tua dan perumahan diserahkan kepada Pemko Batam.
"Jadi BP Batam tidak usah repot-repot mengurus lahan masyarakat, mereka lebih baik fokus saja dengan industri dan jasa lainnya, sehingga investasi dapat lebih meningkat," tambah Ricky (15/11).
Terkait hal itu juga, Ricky menyebutkan masyarakat Batam masih menagih janji Menko Ekonomi terkait Rancangan Peraturan Permerintah soal Pembagian Urusan antara BP Batam dan Pemko Batam.
Lalu, soal transformasi kawasan FTZ Batam (Free Trade Zone) menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
Semoga Presiden Jokowi bisa menggesa Menko Ekonomi dan Pimpinan BP Batam segera menuntaskan komitmennya, bahwa akan menyelesaikan transformasi dimaksud dalam tempo 6 bulan setelah Pimpinan BP Batam dilantik, harap Ricky.
[ag/sidik]